KUA PPAS PERUBAHAN TAHUN 2019 KABUPATEN LOMBOK TIMUR MULAI DIBAHAS.

Kamis, 4 Juli 2019

Sinarlimanews.com, Selong _ Rapat Paripurna XII Rapat ke I masa sidang III DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pembahasan dan penetapan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2019, dilaksanakan Kamis (04/7) di ruang rapat DPRD Kab.Lombok Timur.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Lotim, Raden Rahardian Soedjono dan dihadiri langsung Bupati Lombok Timur H.M.Sukiman Azmy, Anggota DPRD Lombok Timur, Forkopimda Lombok Timur, Sekretaris Daerah, dan Kepala OPD Lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur H.Sukiman Azmy

Dalam sambutannya Bupati Lotim, H.M.Sukiman Azmy menyampaikan penjelasan terhadap KUA-PPAS perubahan tahun 2019 diantaranya, Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2019, Pemerintah Daerah telah secara maksimal mengikuti prinsip-prinsip penyusunannya antara lain bahwa APBD disusun:

Baca Juga : MENDERITA SAKIT 4 TAHUN, YUDA IRAWAN MANTAN ATLET LARI MENDAPAT BANTUAN DARI BAZNAS LOTIM

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Artisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2019 yang disusun, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Kedua dasar hukum ini dijabarkan secara khusus dan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019. Permendagri ini merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 beserta Perubahannya.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut serta menyikapi perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu satu semester pelaksanaan APBD 2019, maka dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2019 ini, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2019 selama satu semester tentunya dalam rangka mendukung capaian – capaian indikator program dan memenuhi target capaian kinerja sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

Pada Perubahan Anggaran Tahun 2019, dengan perkiraan jumlah pendapatan yang mengalami penyesuaian pada beberapa komponen pendapatan, dan penyesuaian pada sisi belanja, maka kebijakan anggaran akan tetap mengacu pada beberapa bidang dengan pencapaian indikator yang belum sesuai dengan harapan, terutama pada bidang-bidang prioritas daerah.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019 yang disusun, adalah merupakan implementasi dari agenda RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018-2023 dengan prioritas pembangunan pada tahun 2019 adalah :

1. Pembangunan akses dan kualitas Infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan dan penguatan mitigasi bencana.
2. Pembangunan kualitas layanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) dan Penaggulangan kemiskinan.
3. Nilai tambah produktivitas pertanian, investasi, pariwisata dan ketenagakerjaan.
4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Pelayanan Publik, ketentraman dan ketertiban sosial.
Apabila kita simak lebih jauh, terkait dengan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah dalam petunjuk penyusunan APBD 2019. maka terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yang harus didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang tentunya disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang dituangkan dalam RKPD, yang meliputi:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Jika memperhatikan prioritas Nasional tersebut yang dikaitkan dengan kewenangan daerah, maka prioritas Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 sangatlah relevan dan mendukung kebijakan Nasional. Beberapa asumsi yang mempengaruhi Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tah 2019, selain mengacu pada prinsip- prinsip pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah dan Nasional, baik jangka panjang maupun jangka menengah, juga berdasarkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun berjalan.

Target pendapatan daerah disusun berdasarkan potensi dan realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan KUA dan PPAS Perubahan ini disusun. Secara umum beberapa hal yang mengalami pergeseran maupun perubahan dari sisi Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

A. Pada sisi komponen Pendapatan Daerah dari Adanya koreksi penerimaan/pendapatan Rp 2.748.122.829.488,00 (Dua Triliun, Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Milyar, Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah lebih) menjadi Rp 2.757.587.047.349,00 (Dua Triliun, Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar, Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah lebih) atau mengalami kenaikan sebesar Rp 9.464.217.865,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah lebih). Terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 316.523.261.701,00 (Tiga Ratus Enam Belas Milyar, Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah Lebih), atau mengalami kenaikan sebesar Rp 21.592.623.455,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah lebih). Kenaikan akumulatif komponen PAD ini lebih disebabkan adanya kenaikan pada komponen Pajak Daerah dan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan komponen Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan penurunan Akumulatif kenaikan PAD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

– Pajak Daerah dari Rp. 64.323.344.080,00 (Enam Puluh Empat Milyar, Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah lebih), menjadi Rp 66.732.099.934 (Enam Puluh Enam Milyar, Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah lebih) atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.409.755.854,00 (Dua Milyar, Empat Ratus Sembilan Juta Rupiah Lebih).
– Retribusi Daerah yang semula Rp. 48.925.990.087,00 (Empat Puluh Delapan Milyar, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah lebih), menjadi 48.221.305.088,00 (Empat Puluh Delapan Milyar, Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah Lebih) atau mengalami penurunan sebesar 704.684.999,00 (Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah Lebih).
– Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Rp. 22.436.841.912,00 (Dua Puluh Dua Milyar, Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah lebih) menjadi Rp 21.911.841.912,00 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Rupiah Lebih) atau mengalami penurunan sebesar Rp 525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
– Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp 20.412.552.600,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Rupiah Lebih), yang semula Rp. 159.245.462.167,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar, Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah lebih) menjadi Rp 179.658.014.767,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah lebih) 2. Dana Perimbangan semula sebesar ues Rp. 1.907.390.895.692,00 (Satu Triliun, Sembilan Ratus Tujuh Milyar, Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah Lebih) mengalami penurunan pada Komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 9.128.405.590,00 (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah Lebih).

2. Dana Perimbangan terkoreksi menjadi Rp 101.719.876.102,00 (Seratus Satu Milyar, Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah lebih).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah khususnya pada komponen Hibah yang mengalami penurunan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) sehingga akumulasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula sebesar Rp. 545.801.295.546,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar, Delapan Ratus Satu Juta Rupiah Lebih) berkurang menjadi 542.801.295.546,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua sebesar Rp. Milyar, Delapan Ratus Satu Juta Rupiah Lebih).
B. Pada sisi komponen Belanja Adanya penambahan komponen belanja sebesar Rp 132.043.913.030,56 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar, Empat Puluh Tiga Juta Rupiah lebih), yang terdiri dari :
1. Komponen Belanja Tidak Langsung, bertambah sebesar Rp 39.974.490.944,43 (Tiga Puluh Sembilan Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah lebih). Penambahan pada jenis Belanja Tidak Langsung ini antara lain adalah pada komponen belanja pegawai, berupa Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi, Tunjangan Khusus Guru Tahun 2019, Tambahan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ke 14, Upah Pungut Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dan Pembayaran Gaji P3K. Adanya Penambahan pada komponen Belanja hibah kepada Organisasi keagamaan /masyarakat, Hibah kepada Baznas, Hibah BOP Kesetaraan, Tambahan Bansos untuk RTLH dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

2. Komponen Belanja Langsung, bertambah sebesar Rp 92.069.422.086,13 (Sembilan Puluh Dua Milyar, Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah lebih) yang tersebar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah antara lain: untuk Penyelenggaraan BOS (Sisa belanja BOS Tahun Anggaran 2018) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional / Sisa dana kafitasi Tahun Anggaran 2018. Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) Rumah sakit Labuhan Haji. Belanja dari kenaikan Pendapatan Dana Kapitasi. Penambahan Dana Alokasi Khusus Afirmasi Tahun 2019. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD.

Penambahan kegiatan Pokok Pikiran DPRD. Pengadaan 11 unit kendaraan roda 4 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Tambahan DAU Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Selong dan Labuhan Haji serta untuk membiayai Program Kegiatan Wajib Kebijakan pada masing-masing OPD.

C. Pada Komponen Pembiayaan
1. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan, terkoreksi adanya penambahan sebesar Rp 122.579.695.165,56 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah lebih), yang semula pada anggaran induk Tahun 2019 sebesar Rp. 30.994.455.000,00 (Tiga Puluh Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah lebih) menjadi Rp 153.574.150.165,56 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar, Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah lebih). Penambahan tersebut adalah pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).
2. Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan, masih pada jumlah yang tetap yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah), untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.(azhr)

Sumber : Humas dan Protokol.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *